Salehuddin

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, SAMARINDA : Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Timur Salehudin, mengatakan bahwa DPRD Kaltim berencana akan lakukan evaluasi Perda terkait pendidikan yakni Peraturan Daerah Nomor 16/2026 terkait penyelenggaraan pendidikan. Hal itu dilakukan menyikapi tingginya akan putus sekolah di Kaltim.

Menurut dia angka putus sekolah di Kaltim masih tinggi. Belasan ribu anak tidak bisa melanjutkan pendidikan karena bermacam persoalan, salah satunya adalah terkait permasalahan ekonomi.

Evaluasi perda pendidikan ini merupakan salah satu agenda Bapemperda DPRD Kaltim. Sebenarnya rencana evaluasi sudah dijadwalkan sejak 2022 dan baru terlaksana pada tahun ini.

“Kita ingin meningkatkan persentase siswa kurang mampu yang harus diterima sekolah dari 20 persen menjadi 30 persen. Ini agar anak-anak di Kaltim bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan merata,” katanya belum lama ini.

Menurut dia, rencana evaluasi regulasi tersebut sejalan degan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Pemprov Kaltim hendaknya bisa memprioritaskan masalah ini.

Ia berharap angka putus sekolah di Kaltim turun. Salah satu upaya juga perlu kerjasama yang bagus antara DPRD dan Pemprov.

“Kita berharap angka putus sekolah di Kaltim bisa terus menurun, meskipun secara bertahap. Kita juga berharap Pemprov Kaltim bisa bekerja sama dengan DPRD Kaltim untuk menyelesaikan masalah ini,” katanya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim jumlah anak yang putus sekolah di Kaltim per jenjang pendidikan pada tahun 2020 mencapai lebih dari 9000 anak. Jenjang SMA menjadi yang terbanyak anak putus sekolah dengan 3.087 anak.

Di tingkatan SMK sendiri tercatat 1.651 anak yang tak melanjutkan pendidikannya. Sementara itu jenjang SMP 2.389 anak dinyatakan putus sekolah, dan jenjang SD mencapai 1.953 anak. (adv/pk)